Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, maka tak heran apabila banyak investor asing yang tertarik untuk mendirikan PT PMA, akan tetapi pendirian tersebut terkendala oleh proses administrasi yang ribet karena orang luar negeri tidak mengerti alur pendirian PT PMA, oleh sebab itulah lebih baik menggunakan jasa pendirian PT PMA. Investor asing yang ingin mendirikan PT PMA cukup mempersiapkan segala persyaratan administrasi dan juga informasi yang dibutuhkan oleh jasa pendirian PT agar proses pendirian PT dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya dari investor asing tersebut ingin proses pembuatan PT dapat selesai dalam waktu 6 bulan, maka investor tersebut harus bekerja sama dan memberikan segala hal yang dibutuhkan utnuk melancarkan proses pendirian.


                Lalu apa saja yang menjadi persyaratan untuk mendirikan PT PMA sehingga bisa mendapatkan izin sementara dari BKPM untuk membangun usaha di Indonesia? Untuk mengajukan izin sementara pendirian PT PMA melalui BPKM, yang harus diperhatikan adalah Perpres no. 36 tahun 2010 untuk mengetahui bidang usaha PT PMA apa yang digeluti dan apakah PT PMA tersebut terbuka untuk investasi asing, apabila iya maka berapa besar komposisi penanaman modal asing yang diperbolehkan, apakah 49:50, 40:60 dan lain sebagainya. Kemudian, nantinya jasa pendirian akan mengajukan aplikasi kepada BKPM untuk melakukan pendaftaran penanaman modal dengan mengisi formulir dalam Lampiran I Perka BKPM no. 12 tahun 2009 dan melampirkan beberapa dokumen.

                Dokumen-dokumen yang diminta untuk dilampirkan cukup banyak, maka dari itulah memang sebaiknya menggunakan jasa pendirian saja agar tidak sulit mengurusnya. Berikut adalah beberapa dokumen yang harus dilampirkan.

1.       Surat dari instansi negara pemilik PT PMA yang bersangkutan atau surat dari kedutaan besar/ kantor perwakilan negara yang ada di Indonesia

2.       Copy paspor yang masih berlaku

3.       Copy anggaran dasar dalam bahasa inggris atau bahasa Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah

4.       Copy NPWP bila pemohon dari Indonesia

Post Navigation